PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA SOBANDI Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Pendahuluan Mahkamah Agung (MA) selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan transformasi digital untuk “memanjakan” masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Sebut saja e-court dan e-Berpadu yang disediakan oleh MA bagi masyarakat untuk mengkases keadilan kapan saja, dimana saja, dan biaya yang murah. Pimpinan MA memberikan apresiasi […]

Read More »

PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING

PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING Dwi Hananta (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, Kandidat Ph.D. pada Sourthwest University of Political Science and Law) Pembentukan zona perdagangan bebas terus bertambah, hubungan perdagangan lintas negara semakin terbuka, mendorong peningkatan hubungan hukum transnasional secara signifikan. Untuk menjembatani kepentingan para pihak, […]

Read More »

MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN

MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN – Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.- Hakim Agung Kamar Pidana Pengantar Peradilan sering disebut benteng terakhir penegakan hukum namun benteng tersebut seringkali diterobos oleh kepentingan pribadi oknum penegak hukum, pihak berperkara, dan masyarakat umum. Upaya menerobos benteng keadilan dapat dibagi menjadi dua kriteria yakni pertama, […]

Read More »

PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI

PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI Oleh: Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung pada Kamar Perdata) Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: An Introduction to the Philosophy of Law, yang menyatakan: “The first […]

Read More »

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT   oleh: Angel Firstia Kresna, A.Md., S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI)   A. Pendahuluan Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari perkembangan […]

Read More »

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Humas, Jakarta 27 Agustus 2018. Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih  dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar. Dalam […]

Read More »

MENELUSURI INFORMASI MELALUI HAND PHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK

Jakarta – Humas MA: Pemerintah telah mencanangkaan Sistem Pemerintahan Berbasis  elektronik.  System      pemerintahan secara  elektronik  tersebut  sejalan  dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung , yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. System elektronik ini   mampu mengubah cara berfikir dan perilaku masyarakat (mind set dan culture set ). Pada tahun lalu Mahkamah Agung telah mencanangkan pemberlakuan […]

Read More »

PERBEDAAN PENDAPAT ADALAH RAHMAT

Humas – Jakarta, 8 Desember 2018. Imam Safi’i mengemukakan bahwa : Pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Pendapat bijak tersebut menunjukkan, bahwa kebenaran itu relative dan tidak mutlak. Adanya perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terkadang menimbulkan kesan, seolah terjadi pertentangan diantara […]

Read More »

Pengembangan e-court di Pengadilan Negeri

Heru Setiawan, S.H.,M.H. Calon Hakim Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia       Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi e-court.  Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung untuk mengikuti perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut revolusi industri 4.0.      aplikasi e-court secara garis besar terbagi […]

Read More »

Menanamkan Kembali Nilai-Nilai Pancasila

Heru setiawan,S.H., M.H. Calon Hakim Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia       Sudah menjadi keputusan resmi pemerintah bahwa hari lahirnya Pancasila jatuh pada tanggal 1 juni tahun 1945. Pada waktu itu dalam sidang BPUPKI, Ir. Soekarno membacakan lima dasar negara yang dinamakan sebagai Pancasila. walaupun secara rumusan baku Pancasila benar-benar ada pada tanggal […]

Read More »